Kamis, 19 Januari 2012
usulan bisnis online 2012
bisnis online tahun 2012 yang paling laris dipasaran tahun 2012 ini adalah penjualan tas-tas bermerk yang sangat mudah dipasarkan menggunakan facebook atau twitter, pembeli hanya tinggal memesan melalui facebook atau twitter atau via sms, sehingga pembeli sangat mudah hanya tinggal memesan dan kemudian mentransfer uang sejumlah yang dipesan dan barang akan dikirim melalui JNE
Senin, 16 Januari 2012
kiat pemerintah terhadap e-goverment
Informasi di era keterbukaan saat ini sudah berkembang demikian pesatnya. Informasi tak lagi di artikan sebagai sarana untuk memberikan keterangan-keterangan agar individu maupun publik mengetahui belaka. Namun, ia telah berkembang menjadi kekuatan penentu yang dominan.
Sehingga, tak heran, muncul ungkapan siapa saja yang menguasai informasi dialah yang akan menjadi pemenang di medan laga.
Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, aktivitas penyampaian informasi menjadi bagian yang sangat vital. Melalui informasi yang dikelola secara cermat dan akurat, publik akan memahami, bahkan memberikan dukungan, ketika suatu kebijakan pembangunan digulirkan.
Demikian pula sebaliknya. Jika informasi yang disampaikan tidak dipahami dan kurang transparan, kekhawatiran akan timbulnya keresahan bahkan gejolak sangat dimungkinkan mengemuka.
Di sisi lain, publik pun berhak mendapatkan akses informasi dari penyelenggara pemerintahan. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 7 Ayat 1 menyatakan, setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
Badan Publik terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN atau APBD maupun sumbangan masyarakat dalam dan luar negeri.
Sementara pemohon informasi publik adalah warga negara atau badan hukum yang mengajukan permintaan informasi kepada badan publik.
E-Government
Gambaran diatas kian menguatkan keyakinan bahwa informasi mengambil bagian penting dalam proses pembangunan.
Pemerintah sangat menyadari hal ini. Karena itu pemerintah menempuh berbagai upaya. Antara lain dengan menerapkan sistem elektronik government (e-government) atau pemerintahan berbasis elektronik. Dengan pola ini, pemerintahan tradisional (traditional government) yang identik dengan paper-based administration maupun pengerjaan secara manual mulai di tinggalkan.
Berdasarkan definisi dari World Bank, e-government adalah penggunaan teknologi informasi (seperti Wide Area Network, Internet dan mobile computing) oleh pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis dan pihak yang berkepentingan.
Dalam prakteknya, e-government adalah penggunaan internet untuk melaksanakan urusan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik yang lebih baik dan cara yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Secara ringkas, penerapan e-government bertujuan untuk menciptakan pelayanan publik secara on line atau berbasis komputerisasi. Memberikan pelayanan tanpa adanya intervensi pegawai institusi public, dan memangkas sistem antrian yang panjang hanya untuk mendapatkan suatu pelayanan yang sederhana.
Selain itu, e-government juga dimaksudkan untuk mendukung pemerintahan yang baik (good governance). Penggunaan teknologi yang mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi dapat mengurangi korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik.
E-government dapat memperluas partisipasi publik dimana masyarakat dimungkinkan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan oleh pemerintah, memperbaiki produktifitas dan efisiensi birokrasi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Di Indonesia, inisiatif e-government telah diperkenalkan melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika). Dalam instruksi itu dinyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi.
E-government wajib diperkenalkan untuk tujuan yang berbeda di kantor-kantor pemerintahan. Administrasi publik adalah salah satu area dimana internet dapat di gunakan untuk menyediakan akses bagi semua masyarakat berupa pelayanan yang mendasar dan mensimplifikasi hubungan antar masyarakat dan pemerintah.
E-government dengan menyediakan pelayanan melalui internet dapat dibagi dalam beberapa tingkatan yaitu penyediaan informasi, interaksi satu arah, interaksi dua arah dan transaksi yang berarti pelayanan elektronik secara penuh.
Interaksi satu arah bisa berupa fasilitas men-download formulir yang dibutuhkan. Pemrosesan atau pengumpulan formulir secara online merupakan contoh interaksi dua arah. Sedangkan pelayanan elektronik penuh berupa pengambilan keputusan dan delivery (pembayaran).
Penerapan di daerah
Berdasarkan fakta yang ada, pelaksanaan e-government di Indonesia sebagian besar barulah pada tahap publikasi situs oleh pemerintah atau baru pada tahap pemberian informasi.
Data Maret 2002 menunjukkan 369 kantor pemerintahan telah membuka situs mereka. Akan tetapi 24 persen dari situs tersebut gagal untuk mempertahankan kelangsungan waktu operasi karena anggaran yang terbatas. Saat ini hanya 85 situs yang beroperasi dengan pilihan yang lengkap. (Jakarta Post, 15 Januari 2003).
Menurut Direktur e-government Departemen Komunikasi dan Informatika Djoko Agung Harijadi, pemerintah pusat maupun daerah telah mendaftarkan 564 nama domain go.id dan 445 situs web instansi pemerintah.
“Hingga kini pemerintah daerah yang telah menyediakan layanan publik melalui situs web sebanyak 386 dari 476 website yang ada di Tanah Air,” ujar Djoko, saat sosialisasi kebijakan dan strategi e-Government dan program aksi di bidang telematika 2005-2009 di Kuta, Bali, beberapa waktu lalu.
Akan tetapi perlu di garis-bawahi bahwa e-government bukan hanya sekedar publikasi situs oleh pemerintah. Pemberian pelayanan sampai dengan tahap full-electronic delivery service pun perlu diupayakan.
Beberapa contoh implementasi e-government yang mendominasi di seluruh dunia saat ini berupa pelayanan pendaftaran warga negara antara lain pendaftaran kelahiran, pernikahan dan penggantian alamat.
Selain itu e-government juga memuat persyaratan mendirikan bangunan, perhitungan pajak (pajak penghasilan, pajak perusahaan dan custom duties), pendaftaran bisnis, perizinan kendaraan. Bahkan melalui e-government pun masyarakat pun dapat mengakses APBD dan progres pelaksanaan pembangunan.
Sebagai perbandingan, Uni Eropa merupakan salah satu komunitas yang telah menerapkan e-government dengan sukses. Hanya Canada, Singapura dan Amerika yang telah mengungguli Uni Eropa dalam area e-government.
Uni Eropa sendiri telah memiliki official website yang cukup modern dimana setiap masyarakat dapat mengakses informasi terbaru dan kebijakan serta dasar hukum kebijakan pemerintah tersebut. Pada waktu-waktu tertentu masyarakat bahkan dapat berinteraksi langsung dengan para pengambil keputusan melalui fasilitas chatting (www.europa.eu.int).
E Goverment di Palembang
E-Government sudah menjadi program nasional sejak tahun 2003. Melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government, pemerintah menyatakan e-government sebagai arah strategis pengembangan layanan kepemerintahan yang harus diimplementasikan di tingkat pusat maupun daerah.
Pada kenyataannya, hingga saat ini realisasi e-government belum menggembirakan. Masih banyak lembaga pemerintah, baik di pusat maupun daerah, yang belum menganggap e-government sebagai prioritas.
Hal ini ditunjukkan oleh berbagai fenomena ketidak-optimalan pemakaian teknologi informasi (TI) dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan di segala lini: infrastruktur, sistem-sistem aplikasi komputer, dan proses-proses birokrasi.
Bagaimana dengan Palembang? Menurut Pembantu Dekan II Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya Erwin M.Si, penerapan e-Goverment di kota yang bervisi internasional ini belum berjalan optimal.
“Saat ini kan yang ada hanya sebatas informasi Kota Palembang secara umum dan tidak ada informasi terbaru yang diberikan pada masyarakat dari masing-masing dinas yang terkait, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Tata Kota, Dinas PU Bina Marga, serta dinas yang lainnya,” ungkap Erwin.
Pernyataan Erwin ini tidaklah berlebihan. Alih-alih memberikan informasi secara komprehensif, secara internal kedinasan saja, situs di dinas-dinas yang ada di Kota Palembang tidak pernah di update (perbaharui) secara berkesinambungan.
“Saya pernah mengunjungi salah satu situs dinas Pemerintah Kota Palembang untuk mencari informasi. Namun situs yang saya kunjungi tersebut hanya memuat foto kepala dinas-nya saja. Nggak ada informasi yang saya cari. Kalaupun ada, isinya malah tentang informasi untuk dinas yang lain, jadi gak nyambung,” aku Febrianti, salah seorang mahasiswi yang sempat ditemui.
Apalagi, Palembang melalui walikota-nya Eddy Santana Putra telah mencanangkan visi Palembang sebagai kota internasional. Menurut Erwin, salah satu prasayarat untuk mewujudkan itu adalah penerapan teknologi sudah harus maksimal.
“Pemerintah harus proaktif. Kan pemerintah kota juga berencana menerapkan sistem pelayanan satu atap. Dengan sistem ini pelayanan publik dilakukan secara on line, berbasis internet. Kalau teknologi tidak disiapkan dari sekarang tentunya ini akan menjadi kendala,” jelas Erwin.
Sistem pelayanan satu atap (one stop service) adalah salah satu program yang dirancang pemerintah kota guna memberikan kemudahan peizinan dan investasi tak hanya bagi warga Palembang, namun juga bagi para investor yang akan menanamkan modalnya. Lokasi gedung pembangunan sistem pelayanan satu atap inipun sudah ditentukan, yakni di eks Hotel Musi Jalan Merdeka Palembang. Hanya saja pemerintah saat ini masih terkendala pada perizinan lahan dan masih melakukan kajian secara intensif.
Dinas Harus Membuka Diri
Erwin menerangkan, di era global saat ini sudah saatnya pemerintah terutama dinas-dinas terkait membuka diri. Erwin bahkan mengharapkan informasi yang disajikan setiap dinas merangkum semua hal yang terkait dengan kegiatan dinas yang bersangkutan.
Ia mencontohkan, setiap dinas harus menyediakan informasi mengenai rencana, program maupun statistik implementasi kegiatan dinas tersebut agar masyarakat dapat memberikan penilaian maupun masukan.
“Bahkan setiap SKPD di situsnya masing-masing harus menyediakan informasi mengenai daftar isian pelaksanaan anggaran maupun daftar isian proyek beserta anggarannya yang dapat diakses masyarakat melalui internet. Ini penting demi mewujudkan pemerintahan yang baik, akuntabel dan transparan. Intinya, pemerintah harus jemput bola,” lugas Erwin.
Erwin menambahkan, implementasi e-government sebaiknya tidak dipandang dari teknologi apa yang dipakai, namun seberapa besar data yang dapat diolah menjadi informasi yang memudahkan pelayanan publik.
Contohnya kehilangan kartu tanda penduduk. Apalagi ketika berada di daerah lain. Bisa terbayang betapa rumitnya prosedur pengurusan yang harus dijalani. Melapor ke polisi dulu, lalu untuk memperbaruinya harus ke kota asal di mana kita tercatat sebagai penduduk.
“Hal ini tidak harus terjadi apabila antar daerah, provinsi, kabupaten maupun kota sudah memiliki basis data kependudukan yang terkoneksi satu sama lain. Memperbarui KTP dari kota lain pun dapat dengan simpel dilakukan. Ini hanya contoh kecil dari pemanfaatan e-goverment bagi pelayanan publik,” pungkas Erwin.
Kendala SDM
Secara umum, menurut Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Mulia Data Pratama (STMIK MDP) Palembang, Ir Rusbandi, M.Eng, SH, penerapan teknologi informasi di Kota Palembang sebenarnya sudah cukup baik.
“Warnet juga muncul di mana-mana dan saya lihat hampir setiap hari terisi. Bahkan beberapa kelurahan dan kecamatan juga sudah menggunakan internet. Sekolah-sekolah pun begitu. Artinya, tingkat kesadaran masyarakat Kota Palembang menggunakan teknologi informasi via internet sudah cukup baik. Walaupun secara persentase masih relatif kecil, sekitar 30 persen, karena belum menyentuh ke masyarakat di daerah pinggiran,” ulas Rusbandi.
Itu dalam konteks pemanfaatan teknologi secara umum. Sementara mengenai jaringan e-government, menurut Rusbandi, pemerintah terkesan belum siap.
“Pemerintah baru sebatas membangun jaringan dan perangkat. Belum melakukan upaya pemanfaatan jaringan tersebut. Tak heran informasi yang disajikan, terutama disetiap dinas, belum sepenuhnya bisa dinikmati oleh masyarakat,” ujar Rusbandi.
“Persoalannya ada dikomitmen pemerintah dan kesiapan sumber daya manusia. Secara umum masyarakat kita juga belum siap untuk mengatasi kesenjangan digital,” tambah Shinta Puspasari, Dosen dari Program Studi Teknik Informatika STMIK MDP Palembang.
Menurut Shinta, terbatasnya SDM yang menguasai teknologi informasi di berbagai instansi baik dinas maupun kantor pemerintah menyulitkan pemerintah menerapkan e- government secara optimal.
“Padahal, penerapan teknologi informasi dan komunikasi ini mempunyai andil yang sangat penting bagi pemerintah sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat,” terangnya.
Shinta mengutarakan, selain untuk peningkatan pelayanan publik guna mewujudkan efisiensi kinerja pemerintahan, teknologi informasi menjadi media yang efektif bagi pemerintah guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pola pereekonomian tradisional yang selama ini membudaya di masyarakat, akan berevolusi menjadi pereekonomian digital dengan pemakaian teknologi informasi. Transaksi jual beli yang identik dengan adanya tempat yang disebut pasar serta terjadinya tatap muka antara penjual dan pembeli digantikan perannya dengan sebuah portal web yang on line. Pasar virtual seperti ini lazim disebut electronic market (e-market).
“Dalam e-market. Proses transaksi yang melibatkan proses penyampaian informasi, negosiasi, keputusan dan layanan setelah penjualan dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sistem aplikasi web,” jelas Shinta.
Dengan kecanggihan teknologi informasi, kata Shinta, segala produk dan potensi daerah di Kota Palembang bahkan di tempat yang terpencil sekalipun, dapat dipasarkan ke seluruh dunia tanpa hambatan dan jarak waktu.
“Melalui e-market yang diorganisasi dalam jaringan e-goverment, Pemerintah pun dapat mempromosikan beragam potensi daerah maupun peluang investasi yang ada di kota ini. Ini tentunya lebih efisien dan efektif,” ujar Shinta.
Pemerintah Terus Berupaya
Sementara itu, Kapala Sub Dinas (Kasubdin) Sandi Telekomunikasi dan Pusat Data Elektronik (PDE) Kota Palembang, Marta Edison, mengakui pemanfaatan jaringan e-government di pemerintahan memang belum optimal.
“Tetapi pemerintah akan terus berusaha mengembangkan e-goverment di pemerintahan kota Palembang. Namun ini tentunya mebutuhkan dana dan anggaran yang sangat besar,” ungkap Martha.
Ia menerangkan, sejak 2002 lalu Pemerintah kota Palembang telah membangun jaringan e-government melalaui pembuatan website www.palembang.go.id. Di dalam website itu juga memuat informasi tentang kondisi Kota Palembang secara umum maupun informasi yang ada di setiap dinas.
Selain pembuatan website, juga disiapkan 24 titik hotspot yang tersebar di kawasan-kawasan strategis seperti di Kambang Iwak, Masjing Agung, Benteng Kuto Besak, kawasan Internasional Plaza, Di GOR Palembang, serta di Jalan Merdeka.
“Kita juga menyiapkan 14 touchscreen (layar sentuh-red) yang berisi informasi tentang Kota Palembang di kantor walikota, mall PTC, PS dan PIM. Begitu juga untuk memantau kelancaran lalu lintas dan keamanan kita pasang 27 unit CCTV,” terang Marta.
Terkait belum optimalnya pemanfaatan situs disetiap masing-masing dinas pemerintah Marta mengatakan hal itu terkembali pada dinas-dinas yang bersangkutan.
“Operasional dan pengembangan informasi melalui situs ada di setiap dinas. Tugas kami di PDE ini hanya sebagai pengendali jaringan, dan menyiapkan sarana dan prasarana pembangunan Kota Palembang dari sisi teknologi,” ujar Marta.
Kendati hanya melakukan pembangunan infrastruktur, kata Marta, pihaknya juga tetap berupaya mengembangkan sumber daya manusia yang akan menjadi pelaku teknologi di setiap dinas.
“Kita sudah lakukan training operator yang terdiri dari perwakilan di setiap dinas pada 2005 dan 2006. Mungkin motivasi dan penempatan SDM yang belum berjalan,” tandas Marta.
“Harusnya dinas-dinas proaktif untuk menyampaikan informasi melalui website. Bila SDM-nya tidak siap mereka harus koordinasi dan kita akan siap membantu,” tambahnya.
Pada sisi lain, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang Drs.H.Rismaljani, mengatakan, pihaknya terus berupaya memberikan informasi kepada masyarakat sekaligus menjalin komunikasi dengan seluruh komponen masyarakat.
“Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pengembangan media center. Di media center kita menyediakan informasi secara online yang dapat diakses melalui internet. Selain itu kita juga memberikan informasi melalui media cetak. Intinya, dinas kominfo terus berupaya,” jelas Rismaljani.
Menanggapi belum ter up datenya situs-situs di dinas pemerintah, Wakil Walikota Palembang Romi Herton berjanji akan segera menindaklanjuti hal ini.
“Kita akan koordinasikan semua kepala dinas untuk membicarakan hal ini,” ujar Romi.
Visi Palembang kota internasional memang merupakan suatu gagasan yang brilian. Kendati demikian, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan sejumlah prasyarat. Dan pengembangan e-government yang up to date dan handal, adalah salah satu prasyarat yang harus dimiliki.
Sehingga, tak heran, muncul ungkapan siapa saja yang menguasai informasi dialah yang akan menjadi pemenang di medan laga.
Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, aktivitas penyampaian informasi menjadi bagian yang sangat vital. Melalui informasi yang dikelola secara cermat dan akurat, publik akan memahami, bahkan memberikan dukungan, ketika suatu kebijakan pembangunan digulirkan.
Demikian pula sebaliknya. Jika informasi yang disampaikan tidak dipahami dan kurang transparan, kekhawatiran akan timbulnya keresahan bahkan gejolak sangat dimungkinkan mengemuka.
Di sisi lain, publik pun berhak mendapatkan akses informasi dari penyelenggara pemerintahan. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 7 Ayat 1 menyatakan, setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
Badan Publik terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN atau APBD maupun sumbangan masyarakat dalam dan luar negeri.
Sementara pemohon informasi publik adalah warga negara atau badan hukum yang mengajukan permintaan informasi kepada badan publik.
E-Government
Gambaran diatas kian menguatkan keyakinan bahwa informasi mengambil bagian penting dalam proses pembangunan.
Pemerintah sangat menyadari hal ini. Karena itu pemerintah menempuh berbagai upaya. Antara lain dengan menerapkan sistem elektronik government (e-government) atau pemerintahan berbasis elektronik. Dengan pola ini, pemerintahan tradisional (traditional government) yang identik dengan paper-based administration maupun pengerjaan secara manual mulai di tinggalkan.
Berdasarkan definisi dari World Bank, e-government adalah penggunaan teknologi informasi (seperti Wide Area Network, Internet dan mobile computing) oleh pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis dan pihak yang berkepentingan.
Dalam prakteknya, e-government adalah penggunaan internet untuk melaksanakan urusan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik yang lebih baik dan cara yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Secara ringkas, penerapan e-government bertujuan untuk menciptakan pelayanan publik secara on line atau berbasis komputerisasi. Memberikan pelayanan tanpa adanya intervensi pegawai institusi public, dan memangkas sistem antrian yang panjang hanya untuk mendapatkan suatu pelayanan yang sederhana.
Selain itu, e-government juga dimaksudkan untuk mendukung pemerintahan yang baik (good governance). Penggunaan teknologi yang mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi dapat mengurangi korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik.
E-government dapat memperluas partisipasi publik dimana masyarakat dimungkinkan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan oleh pemerintah, memperbaiki produktifitas dan efisiensi birokrasi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Di Indonesia, inisiatif e-government telah diperkenalkan melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika). Dalam instruksi itu dinyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi.
E-government wajib diperkenalkan untuk tujuan yang berbeda di kantor-kantor pemerintahan. Administrasi publik adalah salah satu area dimana internet dapat di gunakan untuk menyediakan akses bagi semua masyarakat berupa pelayanan yang mendasar dan mensimplifikasi hubungan antar masyarakat dan pemerintah.
E-government dengan menyediakan pelayanan melalui internet dapat dibagi dalam beberapa tingkatan yaitu penyediaan informasi, interaksi satu arah, interaksi dua arah dan transaksi yang berarti pelayanan elektronik secara penuh.
Interaksi satu arah bisa berupa fasilitas men-download formulir yang dibutuhkan. Pemrosesan atau pengumpulan formulir secara online merupakan contoh interaksi dua arah. Sedangkan pelayanan elektronik penuh berupa pengambilan keputusan dan delivery (pembayaran).
Penerapan di daerah
Berdasarkan fakta yang ada, pelaksanaan e-government di Indonesia sebagian besar barulah pada tahap publikasi situs oleh pemerintah atau baru pada tahap pemberian informasi.
Data Maret 2002 menunjukkan 369 kantor pemerintahan telah membuka situs mereka. Akan tetapi 24 persen dari situs tersebut gagal untuk mempertahankan kelangsungan waktu operasi karena anggaran yang terbatas. Saat ini hanya 85 situs yang beroperasi dengan pilihan yang lengkap. (Jakarta Post, 15 Januari 2003).
Menurut Direktur e-government Departemen Komunikasi dan Informatika Djoko Agung Harijadi, pemerintah pusat maupun daerah telah mendaftarkan 564 nama domain go.id dan 445 situs web instansi pemerintah.
“Hingga kini pemerintah daerah yang telah menyediakan layanan publik melalui situs web sebanyak 386 dari 476 website yang ada di Tanah Air,” ujar Djoko, saat sosialisasi kebijakan dan strategi e-Government dan program aksi di bidang telematika 2005-2009 di Kuta, Bali, beberapa waktu lalu.
Akan tetapi perlu di garis-bawahi bahwa e-government bukan hanya sekedar publikasi situs oleh pemerintah. Pemberian pelayanan sampai dengan tahap full-electronic delivery service pun perlu diupayakan.
Beberapa contoh implementasi e-government yang mendominasi di seluruh dunia saat ini berupa pelayanan pendaftaran warga negara antara lain pendaftaran kelahiran, pernikahan dan penggantian alamat.
Selain itu e-government juga memuat persyaratan mendirikan bangunan, perhitungan pajak (pajak penghasilan, pajak perusahaan dan custom duties), pendaftaran bisnis, perizinan kendaraan. Bahkan melalui e-government pun masyarakat pun dapat mengakses APBD dan progres pelaksanaan pembangunan.
Sebagai perbandingan, Uni Eropa merupakan salah satu komunitas yang telah menerapkan e-government dengan sukses. Hanya Canada, Singapura dan Amerika yang telah mengungguli Uni Eropa dalam area e-government.
Uni Eropa sendiri telah memiliki official website yang cukup modern dimana setiap masyarakat dapat mengakses informasi terbaru dan kebijakan serta dasar hukum kebijakan pemerintah tersebut. Pada waktu-waktu tertentu masyarakat bahkan dapat berinteraksi langsung dengan para pengambil keputusan melalui fasilitas chatting (www.europa.eu.int).
E Goverment di Palembang
E-Government sudah menjadi program nasional sejak tahun 2003. Melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government, pemerintah menyatakan e-government sebagai arah strategis pengembangan layanan kepemerintahan yang harus diimplementasikan di tingkat pusat maupun daerah.
Pada kenyataannya, hingga saat ini realisasi e-government belum menggembirakan. Masih banyak lembaga pemerintah, baik di pusat maupun daerah, yang belum menganggap e-government sebagai prioritas.
Hal ini ditunjukkan oleh berbagai fenomena ketidak-optimalan pemakaian teknologi informasi (TI) dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan di segala lini: infrastruktur, sistem-sistem aplikasi komputer, dan proses-proses birokrasi.
Bagaimana dengan Palembang? Menurut Pembantu Dekan II Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya Erwin M.Si, penerapan e-Goverment di kota yang bervisi internasional ini belum berjalan optimal.
“Saat ini kan yang ada hanya sebatas informasi Kota Palembang secara umum dan tidak ada informasi terbaru yang diberikan pada masyarakat dari masing-masing dinas yang terkait, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Tata Kota, Dinas PU Bina Marga, serta dinas yang lainnya,” ungkap Erwin.
Pernyataan Erwin ini tidaklah berlebihan. Alih-alih memberikan informasi secara komprehensif, secara internal kedinasan saja, situs di dinas-dinas yang ada di Kota Palembang tidak pernah di update (perbaharui) secara berkesinambungan.
“Saya pernah mengunjungi salah satu situs dinas Pemerintah Kota Palembang untuk mencari informasi. Namun situs yang saya kunjungi tersebut hanya memuat foto kepala dinas-nya saja. Nggak ada informasi yang saya cari. Kalaupun ada, isinya malah tentang informasi untuk dinas yang lain, jadi gak nyambung,” aku Febrianti, salah seorang mahasiswi yang sempat ditemui.
Apalagi, Palembang melalui walikota-nya Eddy Santana Putra telah mencanangkan visi Palembang sebagai kota internasional. Menurut Erwin, salah satu prasayarat untuk mewujudkan itu adalah penerapan teknologi sudah harus maksimal.
“Pemerintah harus proaktif. Kan pemerintah kota juga berencana menerapkan sistem pelayanan satu atap. Dengan sistem ini pelayanan publik dilakukan secara on line, berbasis internet. Kalau teknologi tidak disiapkan dari sekarang tentunya ini akan menjadi kendala,” jelas Erwin.
Sistem pelayanan satu atap (one stop service) adalah salah satu program yang dirancang pemerintah kota guna memberikan kemudahan peizinan dan investasi tak hanya bagi warga Palembang, namun juga bagi para investor yang akan menanamkan modalnya. Lokasi gedung pembangunan sistem pelayanan satu atap inipun sudah ditentukan, yakni di eks Hotel Musi Jalan Merdeka Palembang. Hanya saja pemerintah saat ini masih terkendala pada perizinan lahan dan masih melakukan kajian secara intensif.
Dinas Harus Membuka Diri
Erwin menerangkan, di era global saat ini sudah saatnya pemerintah terutama dinas-dinas terkait membuka diri. Erwin bahkan mengharapkan informasi yang disajikan setiap dinas merangkum semua hal yang terkait dengan kegiatan dinas yang bersangkutan.
Ia mencontohkan, setiap dinas harus menyediakan informasi mengenai rencana, program maupun statistik implementasi kegiatan dinas tersebut agar masyarakat dapat memberikan penilaian maupun masukan.
“Bahkan setiap SKPD di situsnya masing-masing harus menyediakan informasi mengenai daftar isian pelaksanaan anggaran maupun daftar isian proyek beserta anggarannya yang dapat diakses masyarakat melalui internet. Ini penting demi mewujudkan pemerintahan yang baik, akuntabel dan transparan. Intinya, pemerintah harus jemput bola,” lugas Erwin.
Erwin menambahkan, implementasi e-government sebaiknya tidak dipandang dari teknologi apa yang dipakai, namun seberapa besar data yang dapat diolah menjadi informasi yang memudahkan pelayanan publik.
Contohnya kehilangan kartu tanda penduduk. Apalagi ketika berada di daerah lain. Bisa terbayang betapa rumitnya prosedur pengurusan yang harus dijalani. Melapor ke polisi dulu, lalu untuk memperbaruinya harus ke kota asal di mana kita tercatat sebagai penduduk.
“Hal ini tidak harus terjadi apabila antar daerah, provinsi, kabupaten maupun kota sudah memiliki basis data kependudukan yang terkoneksi satu sama lain. Memperbarui KTP dari kota lain pun dapat dengan simpel dilakukan. Ini hanya contoh kecil dari pemanfaatan e-goverment bagi pelayanan publik,” pungkas Erwin.
Kendala SDM
Secara umum, menurut Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Mulia Data Pratama (STMIK MDP) Palembang, Ir Rusbandi, M.Eng, SH, penerapan teknologi informasi di Kota Palembang sebenarnya sudah cukup baik.
“Warnet juga muncul di mana-mana dan saya lihat hampir setiap hari terisi. Bahkan beberapa kelurahan dan kecamatan juga sudah menggunakan internet. Sekolah-sekolah pun begitu. Artinya, tingkat kesadaran masyarakat Kota Palembang menggunakan teknologi informasi via internet sudah cukup baik. Walaupun secara persentase masih relatif kecil, sekitar 30 persen, karena belum menyentuh ke masyarakat di daerah pinggiran,” ulas Rusbandi.
Itu dalam konteks pemanfaatan teknologi secara umum. Sementara mengenai jaringan e-government, menurut Rusbandi, pemerintah terkesan belum siap.
“Pemerintah baru sebatas membangun jaringan dan perangkat. Belum melakukan upaya pemanfaatan jaringan tersebut. Tak heran informasi yang disajikan, terutama disetiap dinas, belum sepenuhnya bisa dinikmati oleh masyarakat,” ujar Rusbandi.
“Persoalannya ada dikomitmen pemerintah dan kesiapan sumber daya manusia. Secara umum masyarakat kita juga belum siap untuk mengatasi kesenjangan digital,” tambah Shinta Puspasari, Dosen dari Program Studi Teknik Informatika STMIK MDP Palembang.
Menurut Shinta, terbatasnya SDM yang menguasai teknologi informasi di berbagai instansi baik dinas maupun kantor pemerintah menyulitkan pemerintah menerapkan e- government secara optimal.
“Padahal, penerapan teknologi informasi dan komunikasi ini mempunyai andil yang sangat penting bagi pemerintah sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat,” terangnya.
Shinta mengutarakan, selain untuk peningkatan pelayanan publik guna mewujudkan efisiensi kinerja pemerintahan, teknologi informasi menjadi media yang efektif bagi pemerintah guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pola pereekonomian tradisional yang selama ini membudaya di masyarakat, akan berevolusi menjadi pereekonomian digital dengan pemakaian teknologi informasi. Transaksi jual beli yang identik dengan adanya tempat yang disebut pasar serta terjadinya tatap muka antara penjual dan pembeli digantikan perannya dengan sebuah portal web yang on line. Pasar virtual seperti ini lazim disebut electronic market (e-market).
“Dalam e-market. Proses transaksi yang melibatkan proses penyampaian informasi, negosiasi, keputusan dan layanan setelah penjualan dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sistem aplikasi web,” jelas Shinta.
Dengan kecanggihan teknologi informasi, kata Shinta, segala produk dan potensi daerah di Kota Palembang bahkan di tempat yang terpencil sekalipun, dapat dipasarkan ke seluruh dunia tanpa hambatan dan jarak waktu.
“Melalui e-market yang diorganisasi dalam jaringan e-goverment, Pemerintah pun dapat mempromosikan beragam potensi daerah maupun peluang investasi yang ada di kota ini. Ini tentunya lebih efisien dan efektif,” ujar Shinta.
Pemerintah Terus Berupaya
Sementara itu, Kapala Sub Dinas (Kasubdin) Sandi Telekomunikasi dan Pusat Data Elektronik (PDE) Kota Palembang, Marta Edison, mengakui pemanfaatan jaringan e-government di pemerintahan memang belum optimal.
“Tetapi pemerintah akan terus berusaha mengembangkan e-goverment di pemerintahan kota Palembang. Namun ini tentunya mebutuhkan dana dan anggaran yang sangat besar,” ungkap Martha.
Ia menerangkan, sejak 2002 lalu Pemerintah kota Palembang telah membangun jaringan e-government melalaui pembuatan website www.palembang.go.id. Di dalam website itu juga memuat informasi tentang kondisi Kota Palembang secara umum maupun informasi yang ada di setiap dinas.
Selain pembuatan website, juga disiapkan 24 titik hotspot yang tersebar di kawasan-kawasan strategis seperti di Kambang Iwak, Masjing Agung, Benteng Kuto Besak, kawasan Internasional Plaza, Di GOR Palembang, serta di Jalan Merdeka.
“Kita juga menyiapkan 14 touchscreen (layar sentuh-red) yang berisi informasi tentang Kota Palembang di kantor walikota, mall PTC, PS dan PIM. Begitu juga untuk memantau kelancaran lalu lintas dan keamanan kita pasang 27 unit CCTV,” terang Marta.
Terkait belum optimalnya pemanfaatan situs disetiap masing-masing dinas pemerintah Marta mengatakan hal itu terkembali pada dinas-dinas yang bersangkutan.
“Operasional dan pengembangan informasi melalui situs ada di setiap dinas. Tugas kami di PDE ini hanya sebagai pengendali jaringan, dan menyiapkan sarana dan prasarana pembangunan Kota Palembang dari sisi teknologi,” ujar Marta.
Kendati hanya melakukan pembangunan infrastruktur, kata Marta, pihaknya juga tetap berupaya mengembangkan sumber daya manusia yang akan menjadi pelaku teknologi di setiap dinas.
“Kita sudah lakukan training operator yang terdiri dari perwakilan di setiap dinas pada 2005 dan 2006. Mungkin motivasi dan penempatan SDM yang belum berjalan,” tandas Marta.
“Harusnya dinas-dinas proaktif untuk menyampaikan informasi melalui website. Bila SDM-nya tidak siap mereka harus koordinasi dan kita akan siap membantu,” tambahnya.
Pada sisi lain, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang Drs.H.Rismaljani, mengatakan, pihaknya terus berupaya memberikan informasi kepada masyarakat sekaligus menjalin komunikasi dengan seluruh komponen masyarakat.
“Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pengembangan media center. Di media center kita menyediakan informasi secara online yang dapat diakses melalui internet. Selain itu kita juga memberikan informasi melalui media cetak. Intinya, dinas kominfo terus berupaya,” jelas Rismaljani.
Menanggapi belum ter up datenya situs-situs di dinas pemerintah, Wakil Walikota Palembang Romi Herton berjanji akan segera menindaklanjuti hal ini.
“Kita akan koordinasikan semua kepala dinas untuk membicarakan hal ini,” ujar Romi.
Visi Palembang kota internasional memang merupakan suatu gagasan yang brilian. Kendati demikian, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan sejumlah prasyarat. Dan pengembangan e-government yang up to date dan handal, adalah salah satu prasyarat yang harus dimiliki.
usulan bisnis online
- Anda harus paham 3 langkah SMUO. Konsep dasar bisnis internet yang diajarkan dalam Formula Bisnis harus anda pahami dengan baik. Sebab itu dasar serta inti dari bisnis online.
- Pahami Direct Marketing. Pahami juga konsep direct marketing. Di bisnis internet, konsep direct marketing termasuk yang paling cocok dijalankan. Sebab potensial mendatangkan keuntungan secara cepat tanpa harus terganggu rantai pemasaran yang panjang.
- Pahami Pasar Internet. Pasar atau target market harus anda kenali dengan baik. Pasar di internet sangat luas dan beraneka ragam. Anda bisa pilih suatu pasar yang cukup besar dan anda punya kemampuan untuk merebut perhatian pasar lewat produk atau jasa anda.
Anda bisa mempelajari pasar yang anda bidik di sela-sela kesibukan offline anda. Dengan melakukan riset pasar atau melakukan beberapa tes respon pasar. - Tahu Bagaimana Menciptakan Penjualan. Ciptakan penjualan pertama anda! Lebih baik lagi jika tanpa harus terlalu banyak mengeluarkan biaya untuk mendapatkan konsumen.
- Menciptakan Backend. Anda harus paham bagaimana menciptakan back end atau produk lanjutan. Juga bagaimana cara meningkatkan margin pendapatan anda.
Kamis, 01 Desember 2011
promo pendidikan lampung
IBI DARMAJAYA
Darmajaya adalah salah satu institusi pendidikan tinggi swasta (PTS) terkemuka di Provinsi Lampung, berdiri pada tahun 1995, dibawah naungan Yayasan Pendidikan Alfian Husin. Nama "DARMAJAYA", memiliki arti " Dharma Bhakti dan Jasa Yoenidar Alfian". Kampus Terpadu Darmajaya dibangun diatas tanah seluas 2,5 hektar, yang beralamat di jalan Zainal Abidin Pagar Alam, No.93B. Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia. Program Pendidikan dan Bidang Keilmuan yang diselenggarakan hingga saat ini adalah Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE), total program studi yang diselenggarakan berjumlah 8 (delapan) program studi, yaitu masing-masing antara lain : STMIK (Teknik Informatika-S1, Sistem Komputer -S1, Sistem Informasi-S1, Manajemen Informatika-D3, Teknik Komputer-D3) dan STIE (Manejemen-S1, Akuntansi-S1, Akuntansi-D3).
Atas Kepercayaan yang diberikan Masyarakat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat (DIKTI), STMIK-STIE DARMAJAYA telah tumbuh dan berkembang menjadi sebuah Perguruan Tinggi Besar dan memiliki reputasi baik sebagai Institusi Pendidikan. Selain itu langkah-langkah pemenuhan kebutuhan dan peremajaan Sarana - Prasarana dan Fasilitas Pendidikan menjadi faktor penting untuk menunjukkan eksistensi dan kapasitasnya di dunia pendidikan. Hal ini merupakan tujuan Darmajaya untuk dapat menjadi fasilitator dan dinamisator pertumbuhan otonomi daerah, guna pencapaian nasionalisasi dan internasionalisasi Darmajaya di bidang Pendidikan.
STMIK-STIE Darmajaya mendapat pengakuan dari Direktorat Jenderal Pendidikan dengan peningkatan status STMIK-STIE Darmajaya menjadi INFORMATICS & BUSSINESS INSTITUTE (IBI) DARMAJAYA melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan No.167/D/O/2008 Tanggal 20 Agustus 2008. Perubahan status ini membuktikan bahwa STMIK-STIE Darmajaya diakui mempunyai keunggulan di bidang informatika dan bisnis, dan merupakan wujud kepercayaan pemerintah pusat kepada STMIK-STIE Darmajaya Lampung.
Informatics & Business Institute (IBI) Darmajaya saat ini telah menyelenggarakan program baru yaitu program Kelas Eksekutif yang merupakan bentuk lain dari kelas reguler yang diselenggarakan oleh IBI Darmajaya. Kelas yang dibuka untuk jenjang pendidikan Strata Satu (S1) ini dibuka untuk memberikan kesempatan kepada para eksekutif muda yang ingin melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Selain kelas Reguler, Ektensi dan Eksekutif IBI Darmajaya dibuka juga kelas Double Degree dimana mahasiswa dapat mengikuti di dua jurusan sekaligus di IBI Darmajaya dengan biaya yang sangat terjangkau dan waktu relatif lebih singkat.
Informatics & Business Institute (IBI) Darmajaya telah pula merintis International Class yaitu suatu program yang memungkinkan siswa kuliah di bawah kurikulum international untuk meraih gelar international dari universitas luar negeri.
Pada tanggal 11 dan 12 Mei 2009, Tim Audit Eksternal dari lembaga sertifikasi ISO terkemuka URS (United Registrar of Systems) yang berpusat di Inggris dan berkedudukan di Jakarta untuk Indonesia telah melakukan proses audit dan memastikan bahwa URS mengeluarkan sertifikat ISO 9001:2008/IWA 2 bagi IBI Darmajaya untuk Bidang Pendidikan yang merupakan standar internasional terbaru dalam Quality Management System (QMS) yang baru dikeluarkan oleh “International Organization for Standarization” pada bulan Desember 2008. Standar baru ini merupakan penyempurnaan dari ISO 9001 versi 2000, dengan pendetilan pada area IT support, outsourcing, dan pengukuran customer satisfaction, sehingga kualitas sistem yang diterapkan lebih baik dari sistem yang hanya mengacu ke ISO 9001:2000.
Selasa, 01 November 2011
Ku Sayang Semua
- ku ingin selalu berada di samping orang2 yng ku cinta,,kalian di luar sana yang selalu menanamkan kasih syang pada sesama mu dan engkau pula tanamkn kejujuran,kau yng akan merasakn kbahagiaan nanti na,,krna kau tlah tanamkn nilai2 kebaikan yg tulus pd sesama.
- KELURGA,SAHABAT...I miss yuo
Langganan:
Postingan (Atom)